Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Jayawijaya, Papua. Foto : Azka/mr. Foto : Azka/mr

Pasca insiden kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua beberapa bulan yang lalu, banyak fasilitas sosial dan umum yang rusak. Setidaknya 173 rumah rusak dan harus direvitalisasi dan juga ada bangunan sekolah serta perkantoran termasuk Kantor Bupati yang rusak berat. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI mendapat informasi, Presiden Joko Widodo menjanjikan pembangunan Kantor Bupati Jayawijaya bisa segera dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati setelah menerima penjelasan sampai saat ini pembangunan infrastruktur di Jayawijaya belum terlaksana, dikarenakan beberapa waktu lalu ada kendala pada sharing anggaran antara APBD dan APBN. Dimana Kementerian PUPR menginginkan semua anggaran dibebankan kepada Kementerian PUPR, sehingga APBD yang ada bisa dianggarkan untuk sarana dan prasarana lainnya di Jayawijaya. Ia meminta semua program yang diperuntukan kepada Jayawijaya harus menjadi prioritas utama.

“Banyak masukan yang diterima seperti soal kebutuhan air bersih, yang disampaikan Kementerian PUPR akan selesai pengerjaannya pada 2021. Begitu juga perpanjangan runway bandara, akses jalan Wamena-Jayapura yang ditargetkan selesai 2023, hingga bantuan kendaraan bis dan dua rusunawa yang akan digeser ke Wamena,” katanya usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan Bupati Jayawijaya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas, dan Kementerian PDT, di Wamena, Senin (2/3/2020).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap, dengan pembangunan infrastruktur dapat menunjang perekonomian masyarakat Jayawijaya. Ia juga berharap Pemerintah lebih memperhatikan daerah-daerah yang memang sangat jauh dari Ibu Kota seperti Jayawijaya ini. “Perlu perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, sehingga pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah bisa layak dan bisa berkembang jauh, sehingga perekonomian di daerah meningkat,” pinta politisi dapil Jawa Barat XI ini. (azk/sf)